Pelayanan kepada publik merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi, masyarakat semakin kritis menginginkan setiap proses pelayanan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah yang responsif tentu akan segera melaksanakan kebijaksanaan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan prima. Hal tersebut oleh Pemerintah Provinsi DIY. ditegaskan di dalam Kebijaksanaan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2004 – 2008 dimana salah satu kebijaksanaan yang harus dilakukan adalah peningkatan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan e-government. Kemudian di dalam tolok ukur capaian tema pembangunan untuk tahun 2006 juga diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan sistem dan prosedur yang berbasis kepada teknologi informasi.
Sri Sultan HB X dalam penghantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Arah Dan Kebijakan Umum APBD Propinsi DIY. tahun 2006, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai pencapaian dan kegiatan yang dituangkan di dalam APBD sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, memberdayakan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan menggunakan open source di Pemprov DIY sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI yang mendeklarasikan IGOS (Indonesia Goes to Open Source) tahun 2004. Membeli perangkat lunak Microsoft yang mahal, anggaran bisa dialihkan untuk pelatihan Linux. penggunaan Linux itu mensyaratkan pelatihan bagi kalangan birokrasi yang selama ini terbiasa dengan Microsoft. Menggunakan perangkat lunak open source dalam proyek Digital Government Services atau DGS untuk menghemat anggaran
Digital Government Service merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pemerintahan, yang selanjutnya sering juga dikenal dan disebut dengan e-Government. E-Governmen menjadi salah satu topik yang sering dibahas dalam diskusi, seminar, lokakarya, dan media masa. Topik ini menjadi semakin menarik dan populer setelah pemerintah pusat dan daerah meresponnya menjadi bagian dari proses pelayanan publik yang harus dilaksanakan di era otonomi daerah sekarang ini.
Selain kurang siapnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumberdaya keuangan, persepsi instansional yang beragam tentang pelayanan pemerintah secara digital, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah seberapa jauh tingkat kesiapan sumberdaya aparatur dalam mengelola Digital Government Service. Tolok ukur yang dapat kita lihat pada saat ini adalah komputer sebagai perangkat utama dalam Digital Government Service masih berfungsi sebagai sarana mengetik dan menyimpan data. Hal inipun belum secara optimal dipergunakan, artinya belum semua sumberdaya aparatur familier dengan komputer, komputer sebagai tempat penyimpanan data masih kurang tertata dan tertib. Selain itu begitu ada kendala sedikit terhadap operasional komputer belum semua personil yang langsung dapat mengatasi permasalahan komputer tersebut. Hal ini akan menjadi kendala besar nantinya apabila pelayanan pemerintah dilakukan secara digital dilakukan maka akan membuat proses pelayanan menjadi terhambat, tidak menjadi semakin cepat tetapi menjadi bertambah lama.
Oleh karena itu dalam rangka menyiapkan sumberdaya aparatur Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu kiranya dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada digital government service. Diklat ini penting dilaksanakan untuk mengantisipasi kesiapan aparatur dalam mengakses semua informasi, data, dan proses pelayanan publik secara digital. Dengan pendidikan dan pelatihan yang mengarah terwujudnya Digital Government Service diharapkan akan memberikan sebuah pandangan baru bagi aparat pemerintah dalam memahami konsep dan implementasi Digital Government Service (DGS). Secara khusus diharapkan dapat tersosialisasinya kerangka global bagi langkah Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kepemerintahan dalam era e-government, tersosialisasinya dan pemahaman lingkup digital government service dalam institusi organisasi kepemerintahan, tersosialisasinya teknologi pendukung digital government service, dan tertingkatkannya ketrampilan sumberdaya aparatur dalam pengelolaan teknologi secara digital.
Lingkup materi dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur yang mengarah kepada Digital Government Service menjadi penting untuk diuraikan disini, mengingat kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sekarang sedang dan sudah dilaksanakan terkesan diluar kontrol perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Diklat hanya sebatas memberikan aspek wacana ilmu pengetahuan tetapi aspek ketrampilan belum dapat tersentuh secara mendalam. Lingkup materi kediklatan yang terpadu
Berikut ini adalah lingkup materi yang perlu dijadikan bahan kajian dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur yang mengarah kepada Digital Government Service (Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, http://www.forum-rektor.org, dengan modifikasi penulis).
(1) Organisasi dan Sistem Informasi
Materi organisasi dan sistem informasi berisi konsep, teori, metodologi, dan perangkat bantu baik dari sisi manajemen maupun sistem informasi untuk mengidentifikasi faktor sukses, atau dampak sistem informasi pada organisasi. Dari lingkup organisasi dan sistem informasi tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa sub materi sebagai berikut:
• Perencanaan sistem informasi strategis
• Isu-isu yang berkaitan dengan penerimaan elemen organisasi terhadap penerapan
• Kebijakan dan strategi pengembangan dan penerapan DGS di organisasi (Organization and Human Capital Development).
• e-Procurement dan supply chain management
• Model-model e-Business, Bussiness Process, dan Strategic Mapping – khususnya terkait pemanfaatan teknologi Web Service
• Sistem pendukung keputusan dan intelejensia bisnis
• Metode evaluasi terhadap Sistem Informasi dan Balanced Scorecard (Quality Management dan ISO).
• Faktor-faktor penentu keberhasilan Sistem Informasi dalam mendukung pencapaian VISI dan Misi Organisasi (Customer Relationship Management)
• Manajemen perubahan dan riset perilaku (Knowledge Management).
• Sistem outsourcing dan isu-isunya
• Audit sistem informasi
• Penerapan sistem informasi di beragam bidang organisasi dan kehidupan (Pendidikan, Pemerintahan, Kesehatan, Manufaktur, Bisnis perdagangan, dsb )
(2) Teknologi dan Sistem Informasi
Materi ini merupakan kolaborasi antara teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sistem informasi. Dari kolaborasi tersebut kemudian bagaimana aplikasinya ke dalam suatu organisasi, serta perannya dalam pengembangan sistem informasi. Dari lingkup teknologi dan sistem informasi tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa sub materi sebagai berikut:
• Infrastruktur dan konvergensi teknologi informasi
• Sistem informasi skala enterprise (ERP, EAI, CRM, SCM)
• Aplikasi System Information Geography dan Remote Sensing Technology (citra satelit dan foto udara) dalam manajemen pelayanan data publik.
• Teknologi web services dan Isu-isunya
• Inovasi dalam analisis, perancangan, pengembangan dan perawatan sistem informasi.
• Manajemen data berkaitan dengan kualitas, keterpaduan, dan penambangan data.
• Sistem informasi manajemen bergerak
• Sistem jejaring tersebar
• Keamanan teknologi informasi
• Pendekatan pengembangan berbasis komponen dan gunaulang perangkat lunak
• Inovasi penggunaan informasi (misalnya Telemedicine)
(3) Sumberdaya Manusia dan Sistem Informasi
Sistem layanan elektronik di beberapa sektor bisnis dan perdagangan telah mewujudkan sistem pelayanan 24 jam. Penyediaan akses langsung pada informasi, pengetahuan dan layanan telah menambah kompleksitas implementasi dan integrasi komponen-komponen sistem. Sistem informasi dikembangkan pada lingkungan organisasi yang memiliki beban cukup berat. Sosio-teknik sering dapat memberikan sentuhan alamiah pada sistem informasi. e-Government dan ketatapemerintahan. Kompleksitas tersebut memerlukan kesiapan sumberdaya manusia yang meliputi aparatur pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dari lingkup sumberdaya manusia dan sistem informasi tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa sub materi sebagai berikut:
• Pengembangan SDM Aparatur dalam bidang teknologi informasi.
• Teknik meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang digital
• Kajian filosofis terhadap teknologi informasi dan komunikasi
• Sistem Bekerja jarak jauh
• Pendidikan tentang sistem Informasi (kurikulum, metode pengajaran, metode evaluasi )
• Model belajar dengan memanfaatkan internet
• Interaksi manusia-mesin
• Komunitas maya
• Isu-isu dari kepercayaan dan privasi
• Isu-isu modernitas dan globalisasi
• Cyberlaws
• Teori sosial pada sistem informasi
PENUTUP
Pengembangan e-government dalam Digital Goverment Service memerlukan tahapan pelaksanaan yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari tahapan: penyiapan sumberdaya aparatur, penyajian informasi, one-way interaction, two-way interaction, dan transaction antara pemerintah dengan pemerintah intern dan ekstern, masyarakat, serta dunia usaha lainnya.
Pengembangan SDM sebagai persiapan menuju e-gov. mutlak diperlukan pelatihan dengan prioritas urutan sebagai berikut:: Basic Computer, Basic Operating System, Computer Application, Sarana Aplikasi Komputer, Internet, dan Sistem Informasi Manajemen Aplikatif lainnya. Digital Government Service dapat terwujud apabila sumberdaya aparatur sudah siap menguasai teknologi informasi secara digital mulai dari pembuatan soft ware, pengelolaan hard ware, dan manajemen yang terpadu.
Penyiapan hard ware dan soft ware sebagai sarana pelayanan pemerintah secara digital diperlukan dengan kapasitas dan kualitas semaksimal mungkin, hal ini menghindari masa purna pakai produk elektronik yang sangat cepat apabila dalam penggunaannya tidak dioptimalkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar