Loading...

Sabtu, 29 September 2012

TUNTUTAN PERUBAHAN POLA PIKIR APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK

Pelayanan birokrasi pemerintahan saat ini banyak mendapatkan kritikan tajam dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kinerja aparatur pemerintah yang  masih belum dapat memenuhi standar harapan yang diinginkan publik. Masyarakat menginginkan prestasi kerja aparatur yang maksimal sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para pegawai negeri sipil. Akan tetapi pola pikir aparatur pemerintah dalam pelayanan publik tetap saja belum ada perubahan yang signifikan. Para aparatur pemerintah berkecenderungan mempunyai pola pikir negatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dampaknya masyarakat mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, aparatur pemerintah dinilai lamban, kurang responsif, tidak disiplin, korup, dan citra-citra negatif lainnya, walaupun sebenarnya tidak semua aparatur  pemerintah melakukan hal-hal negatif tersebut. Untuk mengatasi tuntutan kualitas pelayanan publik tersebut, maka semangat mengaktualkan agenda reformasi birokrasi dalam setiap kebijakan pengembangan sumberdaya manusia aparatur perlu segera direlisasikan. Pembentukan pola pikir positif bagi setiap aparatur pemerintah merupakan salah satu agenda manajemen stratejik yang mendesak untuk dilaksanakan dalam setiap sektor atau bidang pelayanan publik. Kreativitas dan inovasi dalam memahami dan melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi aparatur sesuai dengan kewenangan lembaganya harus dilaksanakan secara ikhlas dan bertanggungjawab. Aparatur memerlukan pola pikir dalam setiap melaksanakan pekerjaannya sebagai pelayan abdi negara dan masyarakat. Dukungan kompetensi dari sisi kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dalam berkarya, dan sikap perilaku yang baik akan dapat meningkatkan citra pelayanan publik menjadi semakin baik, amanah, dan profesional.

Kata kunci: pelayanan publik, kinerja, citra negatif, masyarakat, pola pikir, aparatur pemerintah, profesional
LATAR BELAKANG
Tuntutan perubahan pola pikir para aparatur pemerintah dalam pelayanan publik perlu segera ditindaklanjuti  dan disikapi secara positif dalam rangka mengontrol terhadap upaya peningkatan kinerja aparatur. Prestasi kerja aparatur akan tercermin dari seberapa jauh para abdi negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Citra pelayanan birokrasi akan semakin terpuruk apabila keluhan, kritik, dan saran masyarakat diabaikan begitu saja. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja secara terus menerus tanpa ada upaya perbaikan, tentu akan dapat berdampak kepada pencitraan kondisi kepemerintahan saat ini. Jalannya kepemerintahan akan terkesan buruk di mata masyarakat, pemerintah akan dinilai lamban dalam bertindak dalam merespon setiap kebutuhan publik.
Kondisi kepemerintahan yang buruk sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang saat ini sedang didengung-dengungkan. Oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan pola pikir kepemimpinan aparatur yang bertanggung jawab dan inovatif terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur sebagai penyelenggara negara melalui lembaga dimana aparatur tersebut berkarya. Kreativitas dan inovasi aparatur sebagai pelayan masyarakat sangat diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menginkan pelayanan birokrasi yang prima, ramah, mudah, cepat, tepat, dan inovasi-inovasi yang terus menerus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


TUNTUTAN PERUBAHAN POLA PIKIR APARATUR PEMERINTAH
            Pelayanan birokrasi pemerintahan saat ini banyak mendapatkan sorotan dan kritikan tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang ramah dengan senyum, salam, dan sapa, transparan, bertanggungjawab, adil, dan  akuntabel. Banyaknya perilaku-perilaku negatif para aparatur pemerintah membuat masyarakat menjadi kurang percaya lagi pada pemerintahnya. Hal ini perlu segera disikapi dengan serius dan ditindaklanjuti dengan agenda-agenda yang jelas dan mengenai sasaran, terutama dari sisi proses pengembangan sumberdaya manusia aparatur.
            Berikut ini beberapa cuplikan pernyataan-pernyataan yang merupakan contoh-contoh kasus aktual yang banyak diperbincangkan di berbagai media, dan menggambarkan kondisi pola pikir aparatur pemerintah saat ini, yang memerlukan tindak lanjut dan sikap yang responsi dari pemerintah, sebagai berikut.
Kasus 1.
"Mayoritas disebabkan oleh sumber daya manusia yakni pola pikir yang masih ingin dilayani. Padahal seharusnya dia menjadi pelayan bagi masyarakat," ujar Wiharto di sela-sela diskusi penilaian pelayanan publik di Jakarta, Kamis, 9-8-2012.PNS yang mempunyai pola pikir seperti itu, lanjut dia, memperburuk pelayanan publik meskipun sarana dan prasarana sudah baik. "Kalau pola pikirnya sebagai pelayan masyarakat, pasti tidak akan begitu terpengaruh jika sarana dan prasarana belum baik," ujarnya. Oleh karena itu, Kemenpan terus mendorong terciptanya reformasi birokrasi, tata laksana, dan prosedur yang mulai digulirkan pada tahun ini. Kemenpan menilai pelayanan publik di Tanah Air masih lemah di berbagai sektor. Misalnya masyarakat mengeluhkan tidak tepat waktunya seperti yang terjadi di Puskesmas, pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah dan lainnya. "Kemenpan terus mendorong agar setiap instansi publik menerapkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik. Jika itu diterapkan, maka akan mengurangi terjadinya penyimpangan," katanya”. (Sumber: Kemenpan : pola pikir PNS masih ingin dilayani. http://www.depdagri.go.id/news/2012/08/10/kemenpan-pola-pikir-pns-masih-ingin-dilayani, diakses 25-9-2012)

Kasus 2
“Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan itensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5/2012). (Sumber: Pola Pikir PNS Mesti Berubah. Kompas.com. http://bangka.tribunnews.com/2012/05/05/pola-pikir-pns-mesti-berubah. Diakses 25-9-2012)

ANALISIS DAN STRATEGI PEMBENTUKAN MIND SETTING APARATUR                            Dari kedua kasus tersebut terlihat sorotan publik terhadap birokrasi, tercermin keinginan masyarakat terhadap para pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerjanya. Aparatur pemerintah masih belum dapat memenuhi standar harapan yang diinginkan publik. Masyarakat menginginkan prestasi kerja aparatur yang maksimal sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para pegawai negeri sipil. Akan tetapi pola pikir aparatur pemerintah dalam pelayanan publik tetap saja belum ada perubahan yang signifikan. Pola pikir masih ingin dilayani kecenderungannya lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya melaksanakan pelayanan sebaik mungkin.
            Para aparatur pemerintah berkecenderungan mempunyai pola pikir negatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dampaknya masyarakat mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, aparatur pemerintah dinilai lamban, kurang responsif, tidak disiplin, korup, dan citra-citra negatif lainnya, walaupun sebenarnya tidak semua aparatur  pemerintah melakukan hal-hal negatif tersebut
Responsivitas terhadap perkembangan keperluan hajat hidup masyarakat yang berkencenderungan terus meningkat tersebut, memerlukan penerapan secara nyata dalam pelaksanaan ketugasan pokok dan fungsi setiap aparatur pemerintah. Pensikapan secara nyata tersebut akan tercermin dalam setiap proses pelayanan publik yang diberikan.
Penanaman pola pikir positif dalam diri setiap aparatur akan mendorong upaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Pola pikir akan membentuk konsep diri seorang aparatur yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Adapun konsep diri yang diharapkan terjadi pada setiap birokrat menurut antara lain dapat dilihat dalam tabel konsep diri pola pikir aparatur pemerintah, yang menggambarkan antara kondisi pola pikir yang seharusnya dan yang tidak diharapkan dalam pelayanan publik (hasil analisis dan modifikasi penulis dari sumber LAN, 2011).

 

Tabel Perbandingan Konsep Diri dan Aktualisasi Kegiatan
Pembentukan Pola Pikir Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik

No.
Pola Pikir Negatif
Kondisi yang tidak diharapkan
Pola Pikir Positif
Kondisi yang diharapkan
Aktualisasi Kegiatan Pembentukan Pola Pikir Aparatur Pemerintah
1.
Bekerja sebagai beban, dan pamrih yang berlebihan
Bekerja sebagai Ibadah
Meningkatkan kecerdasan spiritual, penuh rasa syukur, tawakal, dan ikhlas
2.
Perilaku koruptif, manipulatif, sombong, dan egois
Menghindari sikap tidak terpuji
Jujur, Sopan, mudah menolong, menjadi pendengar yang baik, dan selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang baik
3.
Bekerja malas-malasan, tidak menghargai waktu dan beban kerja
Bekerja secara profesional
Disiplin, selalu berupaya meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan lanjutan, diklat, seminar, dan kelompok ilmiah
4.
Apatis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus
Melanjutkan studi lanjutan, diklat, dan memperbanyak jejaring
5.
Bertindak sebagai bos yang selalu minta dilayani dan sewenang-wenang terhadap masyarakat
Pelayan dan pengayom masyarakat
Senyum, salam, sapa, santun, responsif, meningkatkan intergritas dan amanah pada pekerjaan
6.
Bekerja atas dasar kemauan sendiri yang dinilai menguntungkan pribadi
Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku
Bijaksana, mau mengerti, tanggung jawab, dan tegas.
7.
Menolak perbaikan perubahan dan tertutup, serta tidak realistis
Tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.
Sikap selalu terbuka, responsif, dan menerima apa adanya.


PENUTUP
Pola pikir positif perlu ditanamkan pada setiap aparatur pemerintah atau pegawai negeri sipil. Tuntutan perubahan pola pikir aparatur pemerintah dalam pelayanan publik diharapkan akan menjadi pemicu segera dilaksanakannya reformasi birokrasi di berbagai sektor pelayanan publik. Dengan demikian kinerja aparatur menjadi meningkat dan membawa pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.
Aparatur yang mempunyai pola pikir positif dalam pelayanan publik, artinya aparatur tersebut ramah, disiplin, semangat, pekerja keras, terampil, dan cerdas dalam melaksanakan setiap tahapan pelayanan publik akan berdampak terhadap lingkungan kerjanya. Lingkungan organisasi yang baik yang menumbuhkembangkan budaya kerja tidak lepas dari pengaruh pola pikir masing-masing aparatur dalam organisasi tersebut. Begitu juga budaya kerja yang sudah terbiasa dilakukan dalam organisasi akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bekerja. Kondisi lingkungan yang positif dan dinamis akan membawa perubahan dalam pelayanan instansi kepada masyarakat dan stakeholders yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan instansi tersebut.

RUJUKAN
LAN. 2011. Pembentukan Pola Pikir. Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. LAN RI, Jakarta.
LAN, 2011. Peraturan Kepala LAN No. 9 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
www.Bangka.tribunenews.com. Pola Pikir PNS Mesti Berubah. Kompas.com. http://bangka.tribunnews.com/2012/05/05/pola-pikir-pns-mesti-berubah. Diakses 25-9-2012
www.depdagri.go.id. Kemenpan : pola pikir PNS masih ingin dilayani. http://www.depdagri.go.id/news/2012/08/10/kemenpan-pola-pikir-pns-masih ingin-dilayani. Diakses 25-9-2012.
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar