FISIOGRAFI EKOSISTEM GUNUNGAPI MERAPI

Gunungapi Merapi merupakan gunungapi tipe andesitik-basaltik terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Puncak Merapi mempunyai ketinggian sekitar 2.986 m d.p.l. Oleh karena aktivitas yang hampir terus menerus, kawah dan puncak Merapi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Meskipun letusannya tergolong kecil dibanding gunungapi lainnya, tingkat bahaya di gunungapi cukup tinggi karena adanya awanpanas yang selalu menyertai erupsi dan populasi yang padat di sekitar gunung (Ratdomopurbo, dkk., 2000).
Secara morfologi tubuh Gunungapi Merapi dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu Kerucut Puncak, Lereng Tengah dan Lereng Kaki dan Dataran Kaki (Sari, 1992 dalam Ratdomopurbo, dkk. 2000). Kerucut puncak dibangun oleh endapan paling muda berupa lava dan piroklastik. Satuan lereng tengah dibangun oleh lava, piroklastik dan lahar. Lereng kaki dan dataran kaki tersusun dari endapan piroklastik, lahar dan aluvial. Sebaran hasil letusan berpengaruh pada perubahan bentuk morfologi, terutama bibir kawah dan lereng bagian atas. Pusat longsoran terjadi di puncak Merapi, pada tubuh kubah lava biasanya pada bagian bawah yang merupakan akibat dari terdistribusikan tekanan di bagian bawah karena bagian atas masih cukup kuat karena beban material. Lain halnya dengan bagian bawah yang akibat dari desakan menimbulkan zona-zona lemah yang kemudian merupakan pusat-pusat guguran (Ratdomopurbo, dkk., 2000).
Hasil letusan dari gunungapi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu breksi vulkanik (lahar), pasir dan abu vulkanik dan lava, baik lava flow maupun lava dome. Lebih lanjut, breksi vulkanik dapat diperinci menjadi lahar dingin (aliran lumpur dingin), lahar panas (aliran lumpur panas), ladu, awan panas (nuees ardentes) dan gelinciran tubuh gunungapi muda, sedangkan pasir dan abu vulkanik sering disebut dengan tuff. Pada mulanya, kata lahar hanya digunakan di Indonesia untuk menyebut breksi vulkanik yang tertransport oleh air. Tetapi sekarang nama ini telah dikenal dalam literatur-literatur geologi dan vulkanologi. Lahar merupakan aliran lumpur yang mengandung hancuran dan blok batuan vulkanik. Lahar ini dapat mencapai ketebalan belasan meter. Lahar dingin terbentuk adanya hujan lebat yang menyapu material-material lepas di atas gunungapi atau mungkin juga karena adanya gempa bumi yang kemudian mengakibatkan terjadinya lahar dari atas kepundan. Lahar panas terjadi sebagai akibat proses pengosongan isi kawah karena letusan gunungapi atau runtuhnya dinding kawah gunungapi, air yang ada dalam kawah bercampur dengan material vulkanik panas dan meluncur ke bawah (Wisyanto, 2001).
Material-material hasil erupsi Gunungapi Merapi tersebut dapat menghasilkan potensi sumberdaya alam yang berupa pasir dan batu, diantaranya tersebar pada alur-alur sungai di sekeliling Gunung Merapi. Salah satunya adalah di Sungai Boyong, Sungai Boyong merupakan alur sungai yang berhulu di antara Bukit Turgo dan Bukit Plawangan di lereng selatan Gunungapi Merapi. Alur Sungai Boyong melintas tengah kota Yogyakarta menjadi Sungai Code. Endapan material terbaru Sungai Boyong adalah endapan awan panas letusan 22 Nopember 1994, sebesar sekitar 3 juta m3 yang tersebar hingga radius 6,5 km dari puncak Merapi. Sebagian endapan material ini sudah tererosi menjadi lahar yang tertampung di dalam beberapa check dam yang dibangun di alur sungai ini. Endapan lahar tersebut dieksploitasi masyarakat sebagai bahan galian golongan c ( Muzani dkk., 2003). Potensi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia yang perlu dikembangkan pemanfaatannya dan dikelola dengan sistem manajemen terpadu dan berkelanjutan.

REFERENSI
1.Muzani, M., Panut, Asman, Julianto. 2003. Laporan Pengamatan Lahar Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yogyakarta.
2.Ratdomopurbo, A., Sulistiyo, Y., Suharna. 2000. Prekursor Erupsi Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Direktorat Vulkanologi. Yogyakarta.
3.Ratdomopurbo, A., Andreastuti, S.D. 2000a. Evolusi 100 Tahun Morfologi Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Direktorat Vulkanologi. Yogyakarta.
4.Ratdomopurbo, A., Andreastuti, S.D. 2000b. Karakteristik Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Direktorat Vulkanologi. Yogyakarta.
5.Wisyanto. 2001. Perencanaan Mitigasi Bencana Gunungapi melalui Pengenalan Sifat dan Perioda Letusannya. Jurnal Air, Lahan, Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alami. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2001. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Lahan dan Kawasan (P3TPSLK), Deputi Bidang Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Jakarta. Hal. 38-41.























youtube downloader, utorrent

PENGELOLAAN PENAMBANGAN PASIR BATU PADA WILAYAH LERENG MERAPI

LATAR BELAKANG
Gunungapi Merapi sebagai salah satu gunungapi teraktif di dunia, aliran lava pijar terbentuk dari puncak kubah aktif sering terlihat, membangkitkan awan panas yang mengiringi lahar (Purbawinata dkk. 1997). Ahli-ahli mancanegara dari Perancis, Jepang, Amerika, Jerman, dan negara-negara lain aktif melakukan penelitian terhadap Gunungapi Merapi, karena merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Salah satu produk Gunungapi Merapi yang bermanfaat adalah material vulkanik yang berupa pasir, kerikil, kerakal, dan batu-batu berukuran sampai dengan bongkah. Material vulkanik ini merupakan hasil erupsi dari Gunungapi Merapi kemudian sebagian tertransportasi dengan media air dan terendapkan di sungai. Aliran lahar ini apabila tidak dikendalikan akan dapat membahayakan masyarakat di sepanjang aliran sungai, sehingga diperlukan adanya dam-dam penahan banjir lahar dari Gunungapi Merapi yang telah dibuat oleh Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunungapi Merapi yang disebut dengan bangunan Sabo.
Fungsi bangunan Sabo dalam buku Manual Perencanaan Sabo (2000) adalah mampu mengendalikan angkutan sedimen sehingga tercapai kondisi sungai yang aman, seimbang, dan akrab dengan lingkungan sekitarnya, selain itu dapat dimanfaatkan untuk memperoleh nilai tambah sebagai tempat penampungan bahan galian golongan C. Akan tetapi fungsi bangunan Sabo tersebut dalam penerapannya belum optimal karena sifatnya yang temporal, mengingat sumber material yang terangkut aliran lahar berhubungan langsung dengan arah erupsi dari Gunungapi Merapi. Adanya perubahan arah erupsi dari Gunungapi Merapi menyebabkan keterbatasan jumlah material pasir dan batu. Dengan demikian pada saat ini di beberapa alur sungai fungsi bangunan Sabo tersebut belum termanfaatkan dan kurang efektif. Data dari Direktorat Vulkanologi (Ratdomopurbo dan Andreastuti, 2000), pada abad 20 tidak semua aktivitas vulkanik gunungapi Merapi merubah morfologi puncak Gunungapi Merapi. Acuan awal berangkat dari kawah hasil letusan 1872 yang mempunyai diameter yang besar, sekitar 500 meter. Lima kejadian utama yang membentuk morfologi puncak Gunungapi Merapi, yaitu:
1. pembentukan Kubah-Timur dan Kubah-Barat;
2. rangkaian letusan 1930-1931;
3. pembentukan kubah lava 1940;
4. letusan 1961;
5. letusan 1998.
Pembentukan puncak Merapi merupakan hasil kesetimbangan dari pertumbuhan kubah dan penghancuran kubah. Pada prinsipnya kubah lava yang tidak hancur akan menjadi bagian dari puncak Merapi dan runtuhnya kubah akan membentuk kawah Merapi (Ratdomopurbo dan Andreastuti, 2000).

MANFAAT DAN DAMPAK PENAMBANGAN PASIR DAN BATU
Pasir dan batu hasil endapan aliran lahar tersebut menjadi primadona pengusaha yang memanfaatkannya sebagai bahan bangunan karena kualitasnya yang sangat baik. Dari pasir dan batu ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara menambang bahan galian tersebut. Dari hasil Pajak Bahan Galian Golongan C dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berbagai upaya dilakukan untuk mengeksploitasi/mendapatkan pasir dan batu Merapi, gejala tersebut harus cepat ditangkap dan diwaspadai oleh Pemerintah Daerah, para pakar lingkungan hidup, dan masyarakat, untuk kemudian diantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan.
Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Rusaknya jalan akibat lalu-lintas transportasi pengangkutan material hasil tambang. Di antaranya adalah rusaknya dam pengendali banjir lahar Gunungapi Merapi, terjadi proses tanah longsor di kanan kiri tebing Sungai Boyong, dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pertambangan dan Energi, Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam, Kabupaten Sleman (2005) banyak dijumpai adanya penambangan tanpa izin, lokasi penambangan sepanjang Sungai Boyong merupakan daerah bahaya Gunungapi Merapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan agar kondisi lingkungan pada saat sekarang ini tidak berkembang menjadi semakin parah lagi. Secara garis besar perlu upaya penanganan permasalahan-permasalahan tersebut secara terpadu, meliputi aspek peraturan dan perundang-undangan, manajemen/pengelolaan sumberdaya alam yang profesional meliputi tahapan perencanaan desain penambangan yang berwawasan lingkungan, proses penambangan yang dapat mengupayakan sekecil mungkin terjadinya kerusakan lingkungan serta pengendalian lingkungan dan pencemaran akibat eksploitasi sumberdaya alam mineral tersebut. Selain itu dari aspek sosial budaya perlu upaya penanggulangan/pengendalian kemungkinan terjadinya konflik sosial kemasyarakatan akibat penambangan sirtu tersebut.
Ekosistem Gunungapi Merapi merupakan suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari semua organisme dan lingkungan yang ada dalam kawasan Gunungapi Merapi. Penambangan pasir dan batu di kawasan lereng Merapi merupakan aktivitas manusia yang berkaitan langsung ekosistem Gunungapi Merapi. Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan. Interaksi antarmanusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan pada sistem ekologi atau ekosistem Gunungapi Merapi. Pengembangan Taman Nasional Gunungapi Merapi, merupakan suatu upaya untuk tetap mempertahankan keanekaragaman hayati.
Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan ekosistem Gunungapi Merapi baik pada faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor biotik akan menyebabkan terganggunya keterdapatan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, dan ular.

KESIMPULAN
Dilihat dari cadangan bahan galian, daerah pada wilayah lereng merapi ini sangat potensial untuk dieksploitasi. Penambangan akan tetap terus terjadi baik yang sudah mempunyai izin resmi maupun yang belum berizin terkonsentrasi pada wilayah ini. Oleh karena itu perlu upaya strategi pengelolaan penambangan pasir dan batu yang berwawasan lingkungan.
Masyarakat dan swasta tetap diberikan hak untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam pasir dan batu dengan mengikuti tata aturan yang sudah diberlakukan, sehingga tidak merusak lingkungan pada ekosistem wilayah areal penambangan, dan keanekaragaman hayati tetap dapat dipertahankan.

DAMPAK PENAMBANGAN PASIR DAN BATU TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI WILAYAH LERENG GUNUNGAPI MERAPI

ABSTRAK
Lingkungan sosial masyarakat di wilayah lereng gunungapi Merapi sangat kompleks dan menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penambangan pasir dan batu. Dampak penambangan terhadap lingkungan sosial menciptakan keresahan, konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan. Kajian terhadap dampak tersebut diawali dengan melihat ciri-ciri struktur sosial yang dapat digambarkan melalui posisi, peran dan bentuk hubungan sosial di antara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir dan batu, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat sekitar areal pertambangan dan organisasi-organisasi sosial yang perduli lingkungan hidup. Interaksi antarpelaku terkait dengan kegiatan penambangan tersebut akan menciptakan model pengelolaan lingkungan suatu areal wilayah pertambangan. Dukungan pemerintah dalam menciptakan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai landasan dasar dalam rangka pengelolaan lingkungan areal pertambangan yang berwawasan lingkungan. Situasi dan kondisi lingkungan sosial pada wilayah areal pertambangan pasir dan batu yang terjaga interaksi positifnya, akan menghasilkan manfaat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kehidupan masyarakat yang tenang serta konflik dapat segera teratasi.

Kata kunci:
lingkungan sosial, kompleks, dampak, persepsi, pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, pengusaha, PAD, konflik, berwawasan lingkungan


PENDAHULUAN
Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keaneragamanhayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengkibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal wilayah pertambangan.
Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan.
Dampak terhadap faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan sebagainya.
Permasalahan sosial masyarakat akibat adanya kegiatan penambangan pasir dan batu merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah areal penambangan pasir dan batu.
Lingkungan sosial masyarakat lereng Merapi sangat kompleks, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat. Adapun latar belakang sehingga permasalahan tersebut timbul diantaranya adalah sebagai berikut.
1.Penambangan pasir dan batu di wilayah lerang Gunungapi Merapi selalu mendapatkan persesi dari masyarakat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
2.Pasir batu sangat diperlukan dalam setiap kegiatan konstruksi bangunan.
3.Penambangan pasir batu dapat memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah.
4.Penambangan pasir batu merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat yang dapat menambah penghasilan.
5.Sering terjadi konflik sosial antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial yang perduli lingkungan, masyarakat dan investor penambangan pasir batu.

PENDEKATAN ANALISIS DESKRIPTIF DAMPAK LINGKUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Untuk mengetahui dampak penambangan pasir dan batu di wilayah lereng Merapi terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan terutama di sekitar areal pertambangan, diperlukan pendekatan analisis data secara deskriptif yang bertujuan sebagai berikut.
1.Inventarisasi dampak sosio-kultural akibat penambangan pasir batu.
2.Mengetahui keinginan masyarakat penambang dan masyarakat lokal dalam penambangan pasir dan batu.
3.Mengurangi kecenderungan terjadinya konflik sosial akibat penambangan pasir dan batu.
4.Pemberdayaan masyarakat dalam proses penambangan pasir batu
5.Mengurangi dan menekan sekecil mungkin dampak yang terjadi akibat proses penambangan pasir dan batu.
6.Memberikan masukan kepada pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lingkungan penambangan pasir batu yang berwawasan lingkungan
7.Model pengelolaan lingkungan areal pertambangan pasir batu yang berwawasan lingkungan.
Penganalisisan dilakukan berdasarkan ciri-ciri struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri struktur sosial itu dapat digambarkan melalui posisi, peran dan bentuk hubungan sosial di antara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, yaitu: 1) pemerintah; 2) pelaku bisnis, terutama pada pengusaha dan investor yang menanamkan usahanya di sektor sumberdaya alam; 3) masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumberdaya alam; dan 4) organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam (Usman, S., 2004).
Pemerintah sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian kegiatan penambangan pasir dan batu, perlu juga dianalisis sejauh mana peran kebijakan penambangan pasir dan batu pemerintah sudah dilaksanakan. Analisis terhadap kebijakan pemerintah sebagai variabel independen mempengaruhi variabel terpengaruh, yaitu asal kebijakan, mekanisme, finansial, kelembagaan, sumberdaya aparatur pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan masyarakat, jumlah penambangan tanpa izin serta bangunan check dam.
Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap penambangan pasir dan batu, sehingga diperlukan pendekatan khusus terhadap permasalahan yang ada dalam bentuk analisis situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tersebut. Persepsi ini berkecenderungan akan menciptakan konflik apabila akar permasalahan tidak segera ditelusuri dan diatasi sedini mungkin.
Pelaku bisnis selalu berorientasi ekonomi, artinya berusaha memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan modal yang terbatas. Pandangan semacam itu sangat riskan dan menyebabkan dampak yang berujung penurunan tingkat kualitas lingkungan hidup. Pendayagunaan sumberdaya alam harus tetap memperhatikan asas konservasi, namun tidak hanya cukup dengan menyebut pengelolaan konservasi tetapi menjadi pengelolaan bisnis konservasi (Marsono, D: 1999). Organisasi sosial peduli lingkungan berfungsi sebaga sarana kontrol, yang perlu dianalisis keterkaitannya dengan stake holders yang lain.
Selain itu untuk memperdalam pembahasan setiap komponen permasalahan, tinjauan analisis disertai dengan studi literature, survei kondisi sosio-kultural masyarakat di lapangan serta data masyarakat di sekitar wilayah areal pertambangan pasir batu. Kajian mengenai analisis kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah diperlukan pula sebagai upaya pengendalian atau kontrol seberapa jauh peran pemerintah terhadap kegiatan penambangan pasir dan batu.

Rekayasa Manusia dalam Pengendalian Material Gunungapi Merapi
Gunung Merapi sebagai salah satu gunungapi teraktif di dunia, aliran lava pijar terbentuk dari puncak kubah aktif sering terlihat, membangkitkan awan panas yang mengiringi lahar. Ahli-ahli mancanegara dari Perancis, Jepang, Amerika, Jerman dan negara-negara lain aktif melakukan penelitian terhadap Gunung Merapi, karena merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Salah satu produk Gunungapi Merapi yang bermanfaat adalah material vulkanik yang berupa pasir, kerikil, kerakal dan batu-batu berukuran sampai dengan bongkah. Material vulkanik ini merupakan hasil erupsi dari Gunung Merapi kemudian sebagian tertransportasi dengan media air dan terendapkan di sungai (Purbawinata, M.A, dkk. 1997).
Aliran lahar dari Gunungapi Merapi ini apabila tidak dikendalikan akan dapat membahayakan masyarakat di sepanjang aliran sungai, sehingga diperlukan adanya dam-dam penahan banjir lahar dari Gunung Merapi yang telah dibuat oleh Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi yang disebut dengan bangunan Sabo. Kondisi lingkungan sosial masyarakat di sekitar lereng gunungapi Merapi menjadi sangat rentan dan menyebabkan kecemasan masyarakat, karena setiap saat bencana alam tersebut dapat terjadi. Akan tetapi faktor kecintaan pada tempat kelahiran atau kampung halaman yang sangat kuat menyebabkan mereka tetap berkeinginan menempati wilayahnya, meskipun terletak pada daerah rawan bencana.
Fungsi bangunan Sabo dalam buku Manual Perencanaan Sabo (2000) adalah mampu mengendalikan angkutan sedimen sehingga tercapai kondisi sungai yang aman, seimbang dan akrab dengan lingkungan sekitarnya, selain itu dapat dimanfaatkan untuk memperoleh nilai tambah sebagai tempat penampungan bahan galian golongan C. Akan tetapi fungsi bangunan Sabo tersebut dalam penerapannya belum optimal karena sifatnya yang temporal, mengingat sumber material yang terangkut aliran lahar berhubungan langsung dengan arah erupsi dari Gunung Merapi. Adanya perubahan arah erupsi dari Gunung Merapi menyebabkan keterbatasan jumlah material pasir dan batu. Dengan demikian pada saat ini di beberapa alur sungai fungsi bangunan Sabo tersebut belum termanfaatkan dan kurang efektif.

Manfaat dan Dampak Penambangan Bahan Galian Pasir dan Batu
Pasir dan batu hasil endapan aliran lahar tersebut dari segi sosial ekonomi menjadi primadona pengusaha yang memanfaatkannya sebagai bahan bangunan karena kualitasnya yang sangat baik. Dari pasir dan batu ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara menambang bahan galian tersebut. Dari hasil Pajak Bahan Galian Golongan C dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Berbagai upaya dilakukan untuk mengeksploitasi/mendapatkan pasir dan batu Merapi, gejala tersebut harus cepat ditangkap dan diwaspadai oleh Pemerintah Daerah, para pakar lingkungan hidup dan masyarakat, untuk kemudian diantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan.
Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Rusaknya jalan akibat lalu-lintas transportasi pengangkutan material hasil tambang. Di antaranya adalah rusaknya dam pengendali banjir lahar G. Merapi, terjadi proses tanah longsor di kanan kiri tebing S. Boyong, dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pertambangan dan Energi, Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam, Kabupaten Sleman (2005) banyak dijumpai adanya penambangan tanpa izin, lokasi penambangan sepanjang S. Boyong merupakan daerah bahaya G. Merapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan agar kondisi lingkungan pada saat sekarang ini tidak berkembang menjadi semakin parah lagi. Secara garis besar perlu upaya penanganan permasalahan-permasalahan tersebut secara terpadu, meliputi aspek peraturan dan perundang-undangan, manajemen/pengelolaan sumberdaya alam yang profesional meliputi tahapan perencanaan desain penambangan yang berwawasan lingkungan, proses penambangan yang dapat mengupayakan sekecil mungkin terjadinya kerusakan lingkungan serta pengendalian lingkungan dan pencemaran akibat eksploitasi sumberdaya alam mineral tersebut. Selain itu dari aspek sosial budaya perlu upaya penanggulangan/pengendalian kemungkinan terjadinya konflik sosial kemasyarakatan akibat penambangan sirtu tersebut.
Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor fisik maupun faktor biotiknya. Interaksi antarmanusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengkibatkan pencemaran atau kerusakan pada sistem ekologi. Rencana pengembangan Taman Nasional Gunung Merapi, merupakan suatu upaya untuk tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan mempersempit lahan penambangan pasir dan batu.
Faktor manusia ini sangat kompleks sehingga banyak menghasilkan persepsi-persepsi dari masyarakat yang beraneka ragam dan berkecenderungan menimbulkan konflik. Demikian juga faktor pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan pertambangan pasir dan batu perlu dianalisis untuk mendapatkan suatu keadaan yang sedang terjadi pada saat ini serta keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Analisis Deskriptif Variabel Faktor-faktor Pengaruh Dampak Lingkungan
Proses eksploitasi/penambangan pasir batu di wilayah lerang Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak negatif di kemudian hari.
Dalam proses pengelolaan penambangan pasir Gunung Merapi, harus diperhatikan antara persediaan pasir batu dengan permintaan pasir batu. Artinya eksploitasi dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kapasitas atau batas daya dukung yang ada. Karena pasokan material pasir dari Gunung Merapi sangat terbatas, maka penambangan perlu diatur agar terjadi keseimbangan antara pasokan material dengan pengambilan material.
Dalam pendekatan analisis terhadap permasalahan dampak penambangan pasir batu khususnya terhadap aspek sosio kultural, dapat ditinjau dari 2 faktor independent yaitu:
1.Kebijakan Pemda, pada waktu sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah.
2.Persepsi Masyarakat, pada kondisi keadaan yang sekarang sedang terjadi dan kondisi keadaan yang akan datang
Dari ke_dua variabel/kategori independen tersebut kemudian dibandingkan dengan variabel/kategori dependen yang mempunyai keterkaitan hubungan satu dengan yang lain, kemudian didiskripsikan dalam bentuk narasi (data kualitatif).
Variabel dependen yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa permasalahan dampak akibat penambangan pasir batu adalah sebagai berikut.
1.Sumber
2.Mekanisme
3.Finansial
4.Kelembagaan
5.Sumberdaya Manusia Aparatur
6.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.Masyarakat
8.Pendapatan Masyarakat
9.Jumlah penambangan tanpa izin
10.Bangunan Check Dam
Deskripsi hubungan antar variabel independen dan dependen dapat dianalisis satu persatu menurut dasar variabel dependen, dalam pembahasan sebagai berikut.
1.Sumber
Kebijakan pemerintah pada waktu sebelum otonomi daerah bersifat sentralisasi, kemudian karena tuntutan masyarakat kebijakan tersebut berubah menjadi desentralisasi. Dimana memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan di sektor pertambangan bahan galian golongan c. Hal ini menguntungkan pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan kebijakan secara langsung pada saat ada kegiatan penambangan yang telah melebihi kapasitas daya dukung lingkungan yang ada.
Persepsi masyarakat terhadap penambangan pasir dan batu pada saat sekarang ini biasanya dipelopori oleh LSM atau sekelompok komunitas masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambangan. Sehingga dapat dijadikan kesimpulan sementara bahwa persepsi ini merupakan cerminan dari keseluruhan masyarakat, akan tetapi perlu tindak lanjut harapan pada masa yang akan datang persepsi ini dapat tumbuh langsung dari masyarakat luas.
2.Mekanisme
Tidak ada perubahan mendasar dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik dalam pengelolaan penambangan pasir dan batu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah pemerintah harus lebih konsekuen dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada.
Masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya pada saat ini sudah dilakukan secara demokratis tetapi cenderung tidak terkontrol. Perlunya pengendalian dalam penyaluran aspirasi masyarakat, agar tidak ada pihak ke tiga yang memanfaatkannya.
3.Finansial
Dengan kewenangan penuh pemerintah daerah, otomatis segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini berpengaruh pada kenaikan APBD untuk membiayai sarana dan prasarana dalam rangka manajemen sumberdaya alam yang efektif dan efisien.
Dari sudut finansial bagi pengusaha pasir dan batu pada prinsipnya pengusaha selalu mendapatkan keuntungan. Akan tetapi masyarakat setempat untuk mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat, dalam kegiatan penambangan masyarakat setempat harus mendapatkan skala prioritas dalam pekerjaan yang tentu saja berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.
4.Kelembagaan
Banyaknya perubahan yang terjadi dalam kebijakan pada waktu otonomi daerah dan setelah otonomi daerah yang berkaitan dengan aspek-aspek sosio kultural masyarakat. Contohnya dengan adanya kelembagaan khusus yang menangani Bidang Pertambangan dalam pengelolaan penambangan pasir batu di wilayah lerang Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman. Berakibat positif terhadap dampak penambangan pasir batu yaitu kontrol semakin efektif.
5.Sumberdaya Manusia Aparatur
Sumberdaya manusia aparatur perlu peningkatan kualitas keahlian, penunjukan pimpinan instansi memegang teguh asas profesionalisme sesuai dengan keahliannya. Dengan SDM yang profesional maka kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
SDM aparatur perlu melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terhadap kegiatan penambangan pasir dan batu, responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat di sekitar wilayah areal pertambangan.
6.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah terus meningkat. Perubahan retribusi bahan galian golongan c menjadi pajak bahan galian golongan c membuat wajib pajak yaitu para pengusaha pertambangan tidak dapat mengelak lagi dari keharusan membayar pajak.
Akan tetapi PAD yang meningkat tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat sekitar areal pertambangan secara langsung, sehingga perlu upaya pembagian prosentase pendapatan pajak dengan skala prioritas memihak kepada masyarakat di sekitar areal pertambangan.
7.Masyarakat
Masyarakat sekarang cenderung eksplosif apabila ada sedikit saja permasalahan lingkungan sosial di wilayahnya. Masyarakat bebas mengeluarkan pendapat, bahkan akibat penambangan pasir dan batu ini pernah terjadi konflik antara masyarakat pro penambangan dan anti penambangan. Demonstrasi dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Adanya perbedaan persepsi ini perlu langkah sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus untuk meredamkan konflik sosial yang dapat terjadi lagi. Masyarakat harus lebih diberdayakan dalam setiap proses kegiatan penambangan, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian.
8.Pendapatan Masyarakat
Hubungan pendapatan masyarakat terutama masyarakat penambang setelah otonomi daerah menjadi sedikit berkurang akibat terbebani pajak. Walaupun pada prakteknya masyarakat biasanya tidak terkena langsung penarikan pajak, tetapi karena pembeli pasir dan batu terkena pajak mengakibatkan pembeli membeli pasir dan batu dari penambang dengan harga relatif lebih murah.
Sebagian masyarakat melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dan ada yang sebagai mata pencaharian pokok. Oleh karena keterbatasan jumlah material pasir dan batu yang makin lama makin kecil, maka perlu dipikirkan upaya alternatif pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.
9.Jumlah penambangan tanpa izin
Penambangan tanpa izin pada saat ini mudah dikontrol, terutama penambangan dalam skala besar dengan mempergunakan back hoe. Hal tersebut karena adanya kebijakan pelarangan pengambilan material pasir dan batu kecuali pada aliran atau alur-alur sungai.
Persepsi penambang menambang tanah miliknya sendiri, menyebabkan mereka kurang sadar untuk mengurus perizinan, selain itu efek setelah mempunyai izin akan berkelanjutan dengan kewajiban secara rutin membayar pajak, membuat penambang tanpa izin tidak membutuhkannya dan berkecenderungan menghindarinya.
10.Bangunan Check Dam
hubungan antara bangunan check dam dengan sumber material Pasokan yang melebihi kapasitas harus cepat-cepat dimanfaatkan sehingga masyarakat dapat secara langsung menikmati hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomiannya. Hal tersebut yaitu penambangan pasir batu perlu dilakukan dengan catatan harus dilaksanakan desain penambangan yang baik agar tidak merusak lingkungan.
Selain itu agar tidak mengganggu fungsi dari dam penahan banjir lahar Gunung Merapi. Perlu diketahui bahwa apabila dam terisi penuh oleh material Gunung Merapi, maka fungsi dam sebagai penahan sedimen tidak dapat berlangsung secara efektif karena apabila ada erupsi Gunung Merapi lagi maka aliran lahar yang mengangkut material lahar dingin tersebut akan langsung bergerak ke arah hilir sungai dengan tanpa adanya penahan. Sehingga perlu pengelolaan lebih lanjut untuk perbaikan langkah selanjutnya dalam tahapan proses hasil dari penilaian output yang dihasilkan.

KESIMPULAN
Dari pembahasan dan analisis mengenai dampak penambangan pasir dan batu terhadap lingkungan sosial masyarakat di wilayah lereng gunungapi merapi kabupaten sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.Persesi masyarakat terhadap penambangan pasir dan batu di wilayah lerang Gunungapi Merapi sangat beragam, pada satu sisi ada yang menolak, mendukung dan netral. Sehingga perlu sosialisasi terhadap masyarakat bahwa persep penambang pasti selalu mendapatkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan perlu diluruskan. Artinya selama penambangan dilakukan dengan aturan yang benar dan memperdulikan kondisi lingkungan hidup, maka kegiatan penambangan tersebut tentu akan memberikan keuntungan bersama.
2.Kebutuhan akan material pasir dan batu yang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan konstruksi bangunan, maka perlu diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungannya. Dengan teknologi, perlu dibuat mesin pemecah batu (crusher), agar material batu yang keras dapat diolah menjadi pasir atau split yang sangat berguna bagi pembuatan jalan atau bidang konstruksi lainnya. Kondisi sosial masyarakat dapat terangkat karena adanya peluang pekerjaan baru.
3.Penambangan pasir batu memberikan manfaat peningkatan PAD bagi Pemerintah Daerah tetap dipertahankan. Kemudian pemanfaatannya harus memprioritaskan masyarakat setempat, baik untuk keperluan pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, telepon serta bantuan sosial kemasyarakatan.
4.Konflik sosial antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial yang perduli lingkungan, masyarakat dan investor penambangan pasir batu merupakan suatu fenomena yang terus berlangsung. Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan model pengelolaan lingkungan areal pertambangan pasir dan batu yang berwawasan lingkungan.

REFERENSI
Marsono, D. 2004. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. PT. Bayu Grafika dan Bigraf Publising bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta.
Purbawinata, M.A., Ratdomopurbo, A., Sinulingga, I.K.,Sumarti, S., Suharno. 1997. Merapi Volcano A Guide Book. The Volcanological Survey of Indonesia, Directorate General of Geology and Mineral Resources, Departemen of Mines and Energy. Bandung.
Usman, S. 2004. Jalan Terjal Perubahan Sosial. Center for Indonesian Research and Development dan Jejak Pena. Yogyakarta.
Usman, S. 2004. Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi. Center for Indonesian Research and Development. Yogyakarta.

Kajian Kualitas Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan Batu

ABSTRACTS
The volcano of Merapi is represent one of mount which have active in the world. The volcano of Merapi very potential yield the sand and stone material upon which building construction. The environmental quality study research effect of mining sand and stone evaluated from environmental physical of aspect, biotic, and also social culture. Then developing become the environmental management stategy in management mining of sand and stone with the vision of environment. In this research, location executed in Countryside Purwobinangun, Subdistrict Pakem, Sleman Regency.
The research method is method survey, through observation of perception of mining location and interview. Then conducted by a step analyze the secondary and primary data related to problem formulation descriptively and causality.
Result of research indicate that environmental quality effect of sand and stone mining different each other. Pursuant to miner perception, the environmental quality level of abiotic in good condition, the environmental quality level of biotic in moderate condition, the environmental quality social culture is moderate. Pursuant to permanent criterion parameter of environmental damage in farm indicate that the environment quality level of abiotic in condition destroy, while in river of its environmental quality condition is medium – good.

Key words: mining, sand and stone, quality, environmental, strategy


PENDAHULUAN
Latar Belakang
Gunungapi Merapi sebagai salah satu gunungapi aktif di dunia, menghasilkan sumberdaya alam yang potensial berupa material vulkanik dalam bentuk pasir, kerikil, kerakal, dan batu-batu berukuran sampai dengan bongkah. Adanya perubahan arah erupsi dari Gunungapi Merapi menyebabkan keterbatasan jumlah material pasir dan batu. Pasir dan batu hasil endapan aliran lahar tersebut menjadi primadona pengusaha yang memanfaatkannya sebagai bahan bangunan karena kualitasnya yang sangat baik. Dari pasir dan batu ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan, dan pemerintah mendapatkan pajak bahan galian golongan c.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengeksploitasi pasir dan batu Gunungapi Merapi, gejala tersebut harus cepat ditangkap dan diwaspadai oleh Pemerintah Daerah, para pakar lingkungan hidup, dan masyarakat. Aktivitas penambangan yang tidak terkontrol akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Rusaknya jalan akibat lalu-lintas transportasi pengangkutan material hasil tambang, rusaknya dam pengendali banjir lahar Gunungapi Merapi, terjadi proses tanah longsor di kanan kiri tebing sungai, pohon-pohon ditebang sehingga dapat mengganggu fungsi resapan air, dan akhirnya ekosistem Gunungapi Merapi dapat menjadi rusak.
Lokasi penambangan di daerah penelitian yaitu di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada beberapa lahan dan sepanjang Sungai Boyong. Daerah tersebut mempunyai cadangan pasir dan batu yang potensial untuk ditambang, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan agar kondisi lingkungan pada saat sekarang tidak merusak ekosistem Gunungapi Merapi. Selain itu dari aspek sosial budaya perlu upaya pengendalian kemungkinan terjadinya konflik sosial kemasyarakatan akibat penambangan pasir dan batu tersebut.
Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan. Interaksi antarmanusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan pada sistem ekologi.
Tujuan penulisan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kualitas lingkungan ekosistem Gunungapi Merapi akibat penambangan pasir dan batu, serta menentukan strategi pengelolaan lingkungan kegiatan penambangan pasir dan batu.
Metode Penelitian
Daerah penelitian berlokasi di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei. Data primer hasil survei lapangan diperoleh dengan cara mengamati dan menganalisa kondisi lingkungan hidup daerah penelitian khususnya pada lokasi pengamatan penambangan (Gambar 1), memberikan daftar pertanyaan (kuesioner), serta wawancara kepada penambang. Responden kuesioner ini adalah para penambang yang merupakan kepala rumah tangga atau perwakilan dari satu rumah tangga. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan daerah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Fisiografi Ekosistem Gunungapi Merapi
Secara morfologi tubuh Gunungapi Merapi dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu Kerucut Puncak, Lereng Tengah dan Lereng Kaki dan Dataran Kaki (Sari, 1992 dalam Ratdomopurbo, dkk. 2000). Hasil letusan dari gunungapi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu breksi vulkanik (lahar), pasir dan abu vulkanik dan lava, baik lava flow maupun lava dome. Lebih lanjut, breksi vulkanik dapat diperinci menjadi lahar dingin (aliran lumpur dingin), lahar panas (aliran lumpur panas), ladus, awan panas (nuees ardentes) dan gelinciran tubuh gunungapi muda, sedangkan pasir dan abu vulkanik sering disebut dengan tuff (Wisyanto, 2001).
Material-material hasil erupsi Gunungapi Merapi tersebut dapat menghasilkan potensi sumberdaya alam yang berupa pasir dan batu, diantaranya tersebar pada alur-alur sungai di sekeliling Gunung Merapi. Sebagian endapan material ini sudah tererosi menjadi lahar yang tertampung di dalam beberapa check dam yang dibangun di alur sungai ini. Endapan lahar tersebut dieksploitasi masyarakat sebagai bahan galian golongan c ( Muzani dkk., 2003).

Lingkungan Biotik Gunung Merapi
Kawasan hutan negara sekitar puncak Gunungapi Merapi mempunyai luas keseluruhan 8.752 ha, terdiri dari 1.791 ha atau 20,5% terletak di Provinsi DIY, dan 6.961 ha atau 79,5% terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan in sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga kehidupan dalam satuan ekosistem sumberdaya alam dan bertindak sebagai daerah tangkapan air atau sumber air (Marsono, 2004).
Komponen fauna yang merupakan bagian penyusun biosistem dari fauna Gunungapi Merapi, terdiri dari sapi, ayam kampung, kucing, ayam alas, burung bido, burung gagak, burung prenjak, burung kutilang, kelelawar, kera ekor panjang, tupai, garangan, musang dan ikan air tawar. Penambangan bahan galian golongan c khususnya pasir dan batu hampir sebagian besar (95%) dilakukan di lembah sungai. Kenyataan tersebut menjadikan komponen biotis (komponen flora maupun fauna) tetap berfungsi secara berkelanjutan sebagai pendukung ekosistem hutan tropis di lereng Gunung Merapi maupun sistem agroforestry yang dikembangkan penduduk di lereng bawah Gunungapi Merapi (Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman, 2000).
Lingkungan Sosial Budaya
Kepadatan penduduk rata-rata dari luas 13,48 km2 dan jumlah penduduk 8.818 orang adalah 654,15 orang/km2. Banyaknya kepala keluarga rumah tangga adalah 2.313 kepala keluarga dengan rata-rata jumlah keluarga per rumah tangga adalah 4 jiwa. Komposisi penduduk mempunyai pengaruh yang penting terhadap aspek sosial budaya, termasuk perilaku penambang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumberdaya alam pasir dan batu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup penambang dan masyarakat di wilayah Desa Purwobinangun. Jumlah penduduk menentukan seberapa besar tingkat produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa. Sex ratio penduduk Desa Purwobinangun adalah 95,65%, prosentase tersebut dihitung dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin (Monografi Desa dan Kelurahan Purwobinangun, 2004).
Komposisi jumlah penduduk menurut pekerjaan di daerah penelitian menunjukkan prosentase terbesar pada mata pencaharian bertani yaitu 48,95%. Hasil wawancara langsung kepada penduduk mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, banyak diantaranya yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Hal ini ada perbedaan data dengan data yang tercatat di pemerintahan, misalnya walaupun banyak penduduk yang sehari-harinya bekerja sebagai penambang dan peternak tetapi di komposisi pekerjaan penduduk tidak tercantum.
Tingkat Kualitas Lingkungan Abiotik
Tingkat kualitas lingkungan abiotik akibat penambangan pasir dan batu di daerah penelitian dikaji dari beberapa parameter, yaitu berdasarkan parameter persepsi pendapat penambang dan berdasarkan parameter kriteria baku kerusakan lingkungan di sungai dan lahan pekarangan.
Parameter Persepsi Penambang
Hasil analisis terhadap pendapat masyarakat penambang menyatakan bahwa dari 66 responden (80,5%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan abiotik masih dalam kondisi baik, 16 responden (19,5%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan abiotik dalam keadaan sedang, dan 0 responden (0%) berpendapat bahwa tingkat kualitas lingkungan abiotik dalam keadaan buruk. Kecenderungan persepsi penambang menyatakan bahwa tingkat kualitas lingkungan abiotik masih dalam kondisi baik.

Parameter Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
Tingkat kualitas lingkungan berdasarkan parameter kriteria baku kerusakan lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lokasi pengamatan penambangan di sepanjang Sungai Boyong dan lokasi pengamatan penambangan pasir dan batu di lahan atau tanah pada lereng Gunungapi Merapi. Parameter atau tolok ukur tingkat kualitas lingkungan didasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Parameter Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan di Sungai
Pada lokasi penambangan yang terletak di sungai, tolok ukur tingkat kualitas lingkungan atas dasar unsur pengamatan terhadap alur sungai, erosi tebing, dan degradasi sungai. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kualitas lingkungan abiotik di sungai dalam kondisi sedang – baik.

Parameter Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan di Lahan
Pada lokasi penambangan yang terletak di lahan pekarangan atau tanah pada lereng Gunungapi Merapi, tolok ukur tingkat kualitas lingkungan berdasarkan pada unsur pengamatan terhadap relief dasar galian, batas kemiringan tebing galian, dan tinggi dinding galian. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kualitas lingkungan abiotik di lahan dalam kondisi sedang – buruk.

Tingkat Kualitas Lingkungan Biotik
Hasil analisis terhadap jawaban 82 responden masyarakat penambang menyatakan bahwa dari 7 responden (8,54%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan biotik masih dalam kondisi baik, 74 responden (90,24%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan biotik dalam keadaan sedang, dan 1 responden (1,22%) berpendapat bahwa tingkat kualitas lingkungan biotik dalam keadaan buruk. Kecenderungan persepsi penambang menyatakan bahwa tingkat kualitas lingkungan biotik dalam kondisi sedang.

Tingkat Kualitas Lingkungan Sosial Budaya Penambang
Hasil analisis terhadap jawaban 82 responden masyarakat penambang diperoleh hasil 1 responden (1,2%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan sosial budaya penambang dalam kondisi baik, 81 responden (98,8%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan sosial budaya penambang dalam keadaan sedang, dan 0 responden (0%) berpendapat bahwa tingkat kualitas lingkungan sosial budaya penambang dalam keadaan kurang. Kecenderungan persepsi penambang menyatakan bahwa tingkat kualitas lingkungan sosial budaya masih dalam kondisi sedang.
Aspek-aspek sebagai dasar penilaian tingkat kualitas lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan operasional penambangan pasir dan batu adalah lama penambangan, tujuan, keberadaan alat berat, jumlah keluarga yang ikut menambang, peralatan, volume, dan lokasi penambangan. Hasil analisis jawaban dari 82 responden terhadap kuesioner yang diberikan menyatakan bahwa 35 (42,7%) responden berpendapat tingkat kualitas lingkungan akibat kegiatan operasional penambangan pasir dan batu masih dalam kondisi baik, 47 (57,3%) berpendapat tingkat kualitas lingkungan akibat kegiatan operasional penambangan pasir dan batu dalam keadaan sedang, dan 0 (0%) berpendapat bahwa tingkat kualitas lingkungan akibat kegiatan operasional penambangan pasir dan batu dalam keadaan buruk.
Hasil analisis menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat menilai tingkat kualitas lingkungan akibat kegiatan operasional penambangan pasir dan batu dalam kondisi sedang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh penambangan pasir dan batu terhadap tingkat kualitas lingkungan tetap ada dan kuat. Besar pengaruh tergantung kepada jumlah aktivitas penambangan. Semakin banyak aktivitas kegiatan operasional penambangan semakin kuat pengaruhnya terhadap tingkat kualitas lingkungan hidup.
Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir dan Batu
Strategi pengelolaan penambangan pasir dan batu diperlukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kritis dan mendasar masyarakat di daerah penelitian. Pelaksanaan strategi pengelolaan berprinsip kepada pengembangan masyarakat bersifat partisipatif dan kolaboratif, transparansi dalam operasional pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, akuntabilitas dalam pengaturan penambangan bagi semua stakeholders, dan pengembangan masyarakat merupakan bagian dari responsibilitas.
Pendekatan strategi dapat ditinjau secara manajemen dan dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu penentuan lokasi prospek penambangan pasir dan batu, proses pengambilan pasir dan batu, proses pengakutan pasir dan batu, dan pengaturan regulasi atau kebijakan dalam penambangan pasir dan batu. Masing-masing kegiatan saling berkaitan dan merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Setiap kegiatan perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan.
Strategi pengelolaan kegiatan pertambangan pasir dan batu harus dilaksanakan secara terpadu, artinya semua stakeholders yang terlibat dalam kaitannya dengan penambangan harus dilibatkan dalam setiap awal kegiatan penambangan sampai pada pascapenambangan. Setiap pengambilan kebijakan/regulasi penambangan perlu disosialisasikan dengan baik, agar dapat diterima oleh semua pihak, khususnya terhadap masyarakat di sekitar areal lokasi penambangan, menuju kepada terciptanya suatu strategi pengelolaan penambangan yang ramah akan lingkungan, ekonomis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Tingkat kualitas lingkungan abiotik ekosistem Gunungapi Merapi di daerah penelitian ditinjau dari parameter persepsi penambang masih dalam kondisi baik. Tingkat kualitas lingkungan abiotik ekosistem Gunungapi Merapi di daerah penelitian ditinjau dari parameter kriteria baku kerusakan lingkungan, untuk penambangan pasir dan batu di lahan dalam kondisi buruk, sedangkan untuk penambangan pasir dan batu yang berlokasi di sungai, mempunyai tingkat kualitas lingkungan sedang – baik. Tingkat kualitas lingkungan biotik ekosistem Gunungapi Merapi berdasarkan parameter persepsi penambang dalam kondisi sedang. Tingkat kualitas lingkungan sosial budaya penambang ditinjau dari parameter persepsi masyarakat dalam kondisi sedang.
Strategi pengelolaan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir dan batu dilaksanakan dengan tahapan penentuan lokasi prospek penambangan pasir dan batu, proses pengambilan pasir dan batu, pengangkutan pasir dan batu, pengaturan regulasi atau kebijakan dalam penambangan pasir dan batu. Strategi pengelolaan penambangan pasir dan batu diperlukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kritis dan mendasar masyarakat di daerah penelitian. Pelaksanaan strategi pengelolaan berprinsip kepada pengembangan masyarakat bersifat partisipatif dan kolaboratif, transparansi dalam operasional pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, akuntabilitas dalam pengaturan penambangan bagi semua stakeholders, dan pengembangan masyarakat merupakan bagian dari responsibilitas.
Saran
Penambangan pasir dan batu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sehingga keberadaannya perlu dipertahankan tetapi penambangan sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Penambangan yang dilaksanakan di lahan pekarangan, tegal, hutan, sebaiknya dihentikan, karena mempunyai kecenderungan kuat dapat merusak lingkungan hidup. Penambangan disarankan dilaksanakan di sungai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimonitor setiap saat.
Penambangan yang berlokasi di luar sungai, apabila terpaksa dilaksanakan perlu kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dalam hal rencana lokasi penambangan dan komitmen pascapenambangan harus dilaksanakan secara konsekuen. Efektivitas check dam sebagai pengendali banjir lahar Gunung Merapi perlu dievaluasi keberadaannya lebih lanjut, karena ada kemungkinan keseimbangan ekosistem Gunungapi Merapi menjadi terhambat dan tidak dapat berlangsung secara alami.

DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman. 2000. Pemetaan Bahan Galian Golongan C di Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Marsono, D. 2004. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. PT. Bayu Grafika dan Bigraf Publising bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta.
Muzani, M., Panut, Asman, Julianto. 2003. Laporan Pengamatan Lahar Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yogyakarta.
Ratdomopurbo, A., Andreastuti, S.D. 2000. Karakteristik Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Direktorat Vulkanologi. Yogyakarta.
Wisyanto. 2001. Perencanaan Mitigasi Bencana Gunungapi melalui Pengenalan Sifat dan Perioda Letusannya. Jurnal Air, Lahan, Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alami. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2001. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Lahan dan Kawasan (P3TPSLK), Deputi Bidang Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Jakarta. Hal.38-41.

JEPANG MENJADI MODERN KARENA TAMBANG BATUBARA

Permasalahan energi dan lingkungan menjadi latar belakang yang paling mendasar dari program kerjasama penelitian dan transfer teknologi Negara Jepang kepada negara-negara penghasil sumberdaya alam dan energi. Kebutuhan energi di dunia sudah jauh melampaui perkiraan, sehingga perlu pengendalian untuk menjaga kestabilan pasokan (supply) dan permintaan (demand). Peningkatan jumlah kebutuhan energi di dunia saat ini membawa dampak kerusakan lingkungan. Global warming menyebabkan iklim di permukaan bumi menjadi ekstrim dan tidak stabil. Sementara itu kebutuhan manusia terus meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi, modernisasi, dan globalisasi.
Pembangunan terus berjalan, negara-negara maju dan berkembang berupaya saling bekerjasama menjalin kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam sektor yang sangat esensial untuk kehidupan di dunia ini yaitu energi dan sumberdaya mineral. Kerjasama dalam berbagai program pembangunan disertai penekanan dalam pengendalian lingkungan, sebagai wujud nyata menciptakan pembangunan yang ekonomis, terpadu, dan ramah lingkungan.
Berkurangnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi memerlukan alternatif pengganti cadangan atau peningkatan proses eksploitasi sumberdaya energi secara lebih optimal dan profesional. Negara Jepang ternyata pernah mempunyai pengalaman dalam mengelola salah satu alternatif sumber energi dunia yaitu batubara. Kekayaan alam batubara di Jepang tersebut telah berhasil dieksploitasi dengan mempergunakan teknologi tinggi yang mengedepankan safety. Pengelolaan tambang batubara di Jepang telah mengalami jaman keemasan dimulai sejak industri batubara modern Jepang yang pertama kali di tambang Takashima, Nagasaki, Jepang tahun 1868 sampai dengan tahun 2001. Sejak tahun tersebut tambang-tambang batubara di Jepang ditutup oleh Pemerintah Jepang, karena lebih menguntungkan impor dari negara lain dibandingkan mengelola tambang batubara sendiri.
Pembangunan di Indonesia perlu dikelola secara berkelanjutan agar supaya membawa kemanfaatan seperti yang telah dirasakan Negara Jepang saat ini. Untuk menuju ke arah tersebut tentu memerlukan sumberdaya manusia yang siap menggunakan teknologi eksploitasi sumberdaya alam yang efektif dan efisien. Jepang adalah salah satu negara maju yang siap mentrasfer teknologinya kepada negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia.

DAMPAK PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM

STUDI KASUS
PROSES PENAMBANGAN PADA EKOSISTEM SUNGAI


ABSTRAK
Proses penambangan di sungai akan berakibat negatif apabila dilakukan over produksi, berlebihan dan tidak terkontrol. Dampak terhadap ekosistem sungai tersebut dianalisis dalam cakupan lingkup ekologi, baik faktor fisik, biotik maupun sosio kultural. Agar gangguan ekosistem sungai dapat diminimalisir diperlukan proses penambangan yang menjaga keseimbangan antara pasokan material hasil tambang dengan material yang diambil. Ekosistem yang terganggu karena proses penambangan mengakibatkan degradasi dasar sungai, aliran sungai tidak lancar, cadangan air bagi habitat spesies di sekitar sungai berkurang, tanah di tepi sungai akan mudah longsor akibat hilangnya pohon-pohon jenis tertentu yang tumbuh khas di sepanjang kanan dan kiri sungai.
Oleh karena itu diperlukan suatu cara pengelolaan penambangan yang ramah akan lingkungan, ekonomis dan berkelanjutan. Salah satu cara adalah dengan menjaga keanekaragaman hayati sebagai upaya yang efektif dalam proses konservasi (Syamsudar, P dan G.K. Lanier, 1994), baik terhadap flora, fauna maupun habitat di sekitar jalur penambangan yang pada umumnya berada pada ekosistem sekitar aliran sungai.
Kata kunci: over produksi; faktor fisik, biotik dan sosio kultural; gangguan ekosistem sungai; pengelolaan berkelanjutan; keanekaragaman hayati; konservasi.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sungai. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengkibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem sungai.
Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor biotik akan menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus, lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan sebagainya.
Hal tersebut di atas akan menarik sekali untuk dikaji lebih dalam lagi dalam suatu tulisan yang dikaitkan dengan situasi, kondisi maupun keadaan di lapangan yang sebenarnya. Hasil penulisan ini diharapkan akan segera dapat ditindaklanjuti atau paling tidak dapat memberikan masukan dalam persiapan proses konservasi pasca penambangan, manajemen sungai dan prediksi model untuk lingkungan geo-ekologi dari sungai.
Tujuan Penulisan
Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai ekologi sungai yaitu keterkaitannya dengan distribusi dan kemelimpahan spesies yang ada di sungai, profil sedimen dataran banjir (floodplain) di sungai yang banyak mengandung bahan tambang, serta kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan apabila sedimen yang ada dalam sungai tersebut ditambang. Dari hasil kajian serta analisis dalam artikel yang ada di dalam jurnal diharapkan dapat dipakai sebagai model perbandingan serta landasan teori yang akan dikembangkan ke dalam implementasi kebijakan pembangunan sumberdaya alam di Indonesia.

PEMBAHASAN
Akibat Proses Penambangan
Sudah sejak ratusan tahun yang lalu, bahan tambang yang umum terdapat di sungai yaitu pasir, kerikil dan kerakal dan dipergunakan sebagai bahan konstruksi jalan dan gedung. Dari hari ke hari ketergantungan terhadap bahan tambang tersebut terus semakin bertambah besar. Penyelenggara proses penambangan harus bekerja dengan baik untuk memastikan pengolahan bahan tambang yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.
Produksi mineral logam dari Tui Mine (penambangan di sepanjang aliran Sungai Tui, daerah Te Aroha, New Zealand) selama ini berkisar 20.000 ton konsentrat tembaga, timah dan seng dan 2,5 ton konsentrat emas-perak (Brathwaite dkk., 1987). Rata-rata cadangan 17% seng, 7% timah, and 0.6% tembaga, dengan hasil utama 28 gram emas and 36 gram perak setiap ton konsentrat cadangan (Robinson. 1974. Dalam The current environmental impact of base-metal mining at the Tui Mine, Te Aroha, New Zealand oleh Sabti, H., dkk.). Penambangan mineral logam, pasir dan batu yang berlebihan dapat mengakibatkan degradasi sungai. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan erosi pada pinggir sungai. Habisnya cadangan mineral logam, pasir dan batu berakibat pendalaman sungai, dan perluasan lebar sungai. Hal tersebut terjadi karena terganggunya keseimbangan antara pasokan material di bagian hulu sungai dengan proses eksploitasi bahan tambang tersebut. Jika dibiarkan dapat mengakibatkan ancaman terhadap bangunan jembatan, pinggir sungai, serta bangunan lain yang berdekatan. Penambangan konsentrat di sungai mengakibatkan terganggunya sistem air tanah dan pemakai sungai yang mempergunakan sungai untuk kehidupan.
Akibat penambangan di sungai dapat merusak habitat aquatik pada skala luas dalam morfologi saluran. Termasuk di dalamnya penurunan kembali dasar sungai, pengkasaran dasar sungai, turunya muka air tanah yang dekat dengan aliran, dan saluran menjadi tidak stabil. Biota air menjadi terganggu karena habitatnya menjadi rusak oleh proses penggalian. Struktur dan komposisi spesies vegetasi di daerah sepanjang kanan dan kiri sungai merupakan komponen utama dari keanekaragaman ekosistem di kanan dan kiri sungai (Toner, M. dan P. Keddy. 1997).
Studi dari sekuen sedimentasi dari dataran sungai merupakan bagian dari analisis geo-ekologi dari sebagian atau keseluruhan cekungan sungai. Secara mendetail terperinci dalam investigasi fisik, kimiawi dan biologi terhadap sekuen endapan sedimen dataran banjir serta interrelasinya secara vertikal maupun lateral yang merupakan asosiasi khusus dari dataran banjir.
Sekuen struktur sedimen dari endapan kuarter di bagian atas atau hulu sungai (studi kasus di sungai Enkheim, Frankfurt, Jerman oleh Brinkmann dkk, 1999) dapat menjelaskan pola hubungan interrelasi dari sistem saluran sungai yang dipengaruhi oleh kondisi hidrodinamik yang sangat tidak stabil terhadap suatu formasi batuan (gabungan dari sekumpulan kelompok endapan sedimen/batuan sedimen) yang terdapat dalam sedimen dataran banjir yang dikombinasikan dengan proses erosi dan atau lingkungan pengendapan dataran sungai.
Struktur pengendapan dari sedimen sungai utama pada dataran banjir, sedimen penutup air (endapan sungai dan banjir) atau sedimen angin (gumuk pasir dan lamparan pasir) utamanya dipengaruhi oleh faktor iklim dan tenaga tektonik pada dasar formasi sedimen.
Litofasies dari masing-masing sedimen memberikan wawasan sumber dari batuan tersebut berasal. Fasies geokimia dari batuan sumber didefinisikan sebagai geokimia alam yang melatarbelakangi komposisi unsur dasar dari lapisan sedimen sekuen endapan dataran banjir. Pola konsentrasi dari elemen lapisan sedimen memberikan arti dalam evaluasi pengayaan maupun penipisan unsur yang khas dalam sekuen sedimentasi, sehingga dapat digunakan dalam mendefinisikan intensitas dan areal penyebaran polusi di dataran banjir.
Pada waktu sungai terjadi banjir proses pengendapan sedimen berlangsung secara terus menerus. Ada kalanya terjadi proses erosi yang sangat kuat sehingga mengakibatkan vegetasi di sekeliling sungai menjadi terganggu pertumbuhannya, misalnya pohon-pohon menjadi tumbang karena tanah di tanggul kanan dan kiri sungai terjadi longsoran atau gerakan tanah. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Perubahan pola daerah aliran sungai akan memberikan efek terhadap perkembangan kadal dan pemangsanya (J.L. Sabo dan M.E. Power, 2002).
Pengaruh yang kuat dari pelapukan asam di bagian depan dari urutan sedimentasi bagian atas diperlihatkan dengan analisis dissolusi, transpor dan sorption unsur pokok yang terseleksi (utamanya logam berat) disekelilingnya, hal ini penting dalam pengukuran untuk pengelolaan lingkungan.
Habitat, Flora dan Fauna
Penambangan di dalam sungai dapat memberikan efek kerugian. Beberapa luas lahan yang subur di samping sungai tiap tahun berkurang yang merupakan sumber dari pohon-pohon kayu yang berharga dan tempat tinggal margasatwa. Menurunnya habitat di sekitar aliran sungai mengakibatkan hilangnya produktivitas ikan-ikan, keanekaragaman hayati (biodiversity), dan tempat rekreasi yang potensial (P. Syamsundar dan G.K. Lanier, 1994). Beberapa penurunan saluran di sungai mungkin merupakan daratan rendah dan bernilai estetis.
Semua spesies memberikan kondisi habitat yang khusus untuk kehidupan jangka panjang. Spesies asing di dalam sungai mempunyai keunikan dalam beradaptasi terhadap kondisi habitat yang ada sebelum manusia memulai pengaruhnya dalam skala besar. Hal ini menyebabkan habitat utama dari kebanyakan spesies di atasnya menjadi terganggu dan menyebabkan kemunduran dalam keanekaragaman biologi serta produktivitasnya. Pada kebanyakan aliran dan sungai-sungai, kualitas kekuatan habitat berhubungan dengan stabilitas dari dasar aliran dan pinggir tepian sungai. Saluran sungai yang tidak stabil tidak cocok untuk kebanyakan spesies yang berhubungan dengan air.
Faktor perluasan dan pengurangan suplai sedimen seringkali mempengaruhi kestabilan dasar dan tepian sungai dan menghasilkan penyesuaian kembali saluran secara daramatis. Sebagai contoh aktivitas manusia yang berhubungan dengan erosi tepian sungai, semacam penebangan hutan atau penambangan di sungai, menjadikan tepian sungai sebagai sumber dari sedimen yang sangat mempengaruhi spesies aquatic. Aktivitas manusia membuat perbedaan tinggi dasar sungai mengakibatkan dasar sungai dan sekitarnya tidak stabil. Ketidakstabilan sedimen membuat penurunan habitat sungai untuk beberapa spesies aquatic. Sedikit spesies yang merasakan manfaat dari akibat tersebut.
Akibat penting dari penambangan di sungai terhadap habitat aquatik adalah penurunan dasar sungai dan sedimentasi, yang pada pokoknya dapat memberikan efek negatif pada kehidupan yang berhubungan dengan air. Kestabilan lapisan pasir dan kerakal di sungai tergantung pada keseimbangan aliran sungai, suplai sedimen dari daerah tangkapan air, dan bentuk saluran. Pertambangan membuat perubahan pada suplai sedimen dan bentuk saluran yang menakibatkan terganggunya saluran dan proses perkembangan habitat. Selanjutnya pergerakan dari bagian lapisan yang tidak stabil mengakibatkan sedimentasi hilir sungai dari habitat. Jarak efek pengaruhnya tergantung pada intensitas penambangan, bear partikel, aliran sungai, dan morfologi saluran.
Musnahnya vegetasi dan rusaknya profil tanah yang menghilangkan habitat bagian atas dan bawah tanah sebagiamana halnya dengan ekosistem air, mengakibatkan pengurangan populasi fauna.
Pelebaran saluran mengakibatkan pendangkalan sungai, menghasilkan aliran yang teranyam atau aliran antar kerikil bawah permukaan pada daerah riak gelombang yang menghalangi pergerakan ikan diantara genangan sungai. Jangkauan saluran menjadi lebih dangkal karena bagian genangan yang lebih dalam terisi oleh kerakal dan sedimen lain, mengurangi kekompleksitasan habitat, struktur genangan riak gelombang, dan populasi ikan.
Manajemen Penambangan
Pengelolaan manajemen proses penambangan di sungai harus dilaksanakan secara terpadu, artinya semua stake holders yang terlibat dalam kaitannya dengan penambangan harus dilibatkan dalam setiap awal kegiatan penambangan sampai pada pasca penambangan. Setiap pengambilan kebijakan regulasi penambangan di sungai apabila tidak tersosialisasikan dengan baik akan berdampak negatif, khususnya terhadap masyarakat di sekitar areal lokasi penambangan.
Pemerintah memegang kendali baik dan tidaknya pelaksanaan penambangan, tetapi hal tersebut tidaklah cukup apabila masyarakat dan penambang tidak sadar dan melakukan kontrol terhadap jalannnya kegiatan penambangan. Pemerinta mempunyai kewenangan memberikan atau menolak izin untuk beberapa kategori keluasan aktivitas pengerukan material hasil tambang sehingga tidak efek terhadap lingkungan yang mungkin dapat ditimbulkan dapat diteka seminimal mungkin. Pemerintah memberikan batasan-batasan tertentu atau memberikan kode wilayah tertentu dalam areal penambangan apabila proses penambangan berlebihan akan sangat rentan dan mempengaruhi suplai air untuk daerah perkotaan, kehidupan ikan, margasatwa, atau rekreasi.

KESIMPULAN
Akibat dari penambangan pada sungai dapai diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, sebagi berikut:
Fisik
Penambangan yang berlebihan di sungai apabila dibiarkan dapat menyebabkan runtuhan pada bagian tebing di kanan serta kiri sungai, sehingga terjadi longsoran atau gerakan tanah, hilangnya batas struktur dan atau tanah menimbulkan efek menipisnya kandungan unsur hara yang kaya akan nutrien untuk memberikan kesuburan pada tanah. Struktur lapisan ini kurang bermanfaat bagi perusahaan penambangan dan ditimbun dan dibuang begitu saja sebagai overburden. Semakin dalamnya proses pengerukan material bahan tambang di sungai berdampak semakin dalamnya dasar sungai sehingga menimbulkan elevasi dan erosi pada hulu sungai sebagai akibat semakin tingginya perbedaan kemiringan saluran di bagian hulu dengan hilir yang disertai dengan perubahan kecepatan aliran sungai.
Erosi pada hilir sungai terjadi karena perluasan kapasitas material yang terangkut sungai, perubahan pola pengendapan bagian hilir sungai, dan perubahan lapisan saluran dan tipe habitat.
Kualitas Air
Aktivitas penambangan dan pengerukan, penimbunan yang tidak terencana dan tidak terkontrol, tumpahan bahan bakar atau bahan kimiawi akan mengakibatkan kualitas air yang menurun, dampak selanjutnya akan terjadi penambahan biaya untuk pengolahan air dan racun yang terdapat di hilir sungai sehingga air yang tersedia layak untuk dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari. Studi kasus di Sungai Ottawa, Canada dalam proyek pembuatan dam dan hidroelektrik dapat dijadikan sebagai referensi dalam manajemen sungai yang berpengaruh terhadap kondisi hidrologi daerah aliran sungai (M. Toner dan P. Keddy, 1997).
Ekologi
Penambangan yang berlebihan akan memindahkan saluran aliran sungai pada lapisan bawah, aliran sedimen tersuspensi kembali, pembersihan vegetasi, penimbunan di atas aliran sungai, hal-hal tersebut akan menimbulkan permasalahan ekologi apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan manajemen terpadu dan berkelanjutan. Akibatnya akan memberikan efek hilangnya arah aliran sungai secara langsung yang berguna sebagai cadangan habitat, gangguan terhadap spesies yang terletak dalam cadangan sedimen sungai, pengurangan penembusan cahaya, pengurangan hasil utama, dan berkurangnya peluang memperoleh makanan.
Manajemen penambangan yang dilakukan dengan baik akan membuat kualitas lingkungan tetap terjaga dari segala dampak di bawah ambang batas, termasuk di dalamnya efek terhadap air tanah, habitat, polusi debu dan suara, dan estetika bentangalam. Pengambilan material tambang di sungai dengan tepat akan mengurangi bencana banjir di daerah sepanjang aliran sungai. Dengan tertatanya arah aliran disertai kedalaman sungai yang dapat menampung volume aliran air dalam jumlah banyak, maka jalannya air menjadi lancar sampai ke muara sungai dan tidak terhambat oleh penumpukan sedimen atau overburder hasil penambangan.
Dampak sosio kultural penambangan di sungai, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan.

REFERENSI JURNAL
Brinkman, W.L.F., and R. Lehmann. 1989. Geo-Ecologic Environment of River Main Floodplain Sediment Profile: a Micro-Scale Study. GeoJournal 19(1): 15-26.
Sabo, J.L., and M.E. Power. 2002. River-Watershed Exchange: Effects of Riverine Subsidies on Riparian Lizard and Their Terrestrial Prey. Journal of Ecology, 83 (7): 1860-1869.
Sabti, H, M. Hossain, R.R. Brooks, and R.B. Stewart. 2000. The Current Environmental Impact of Base-Metal Mining at The Tui Mine, Te Aroha, New Zealand. Journal of The Royal Society of New Zealan, 30(2): 197-208.
Shyamsundar, P, and G.K. Lanier. 1994. Biodiversity Prospecting: An Effective Conservation, Journal of Tropical Biodiversity 2(3): 441.
Tooner, M, and P. Keddy. 1997. River Hydrology and Riparian Wetlands: A Predictive Model For Ecological Assembly, Journal of Ecology, 7 (1): 236-246